Peran dan Tantangan Pers di Era MEA

         

Kebebasan pers telah memasuki era baru pasca runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan menjadi titik dimulainya kebebasan pers. Kini, di era reformasi, segala informasi dapat diakses dengan begitu mudah. Fenomena yang terjadi di sudut kota, akan diketahui banyak orang karena pers telah menjamur, memberikan informasi. Ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi, menjadikan dunia hanya sebesar genggaman tangan.

            Era reformasi, era yang paling dianggap demokratis, memberikan kesempatan bagi pers untuk berjalan beriring bersama dengan tiga pilar negara: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Pers berperan untuk menyeimbangkan tatanan negara. Pers menjadi sarana tegaknya demokrasi bangsa ini.

            Demokrasi dan pers memang tidak dapat dipisahkan. Ciri negara demokrasi adalah tegaknya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pers merupakan bentuk aspirasi dan suara rakyat dalam mempengaruhi keputusan. Inilah inti demokrasi. Inilah Pers, komponen yang tak terpisahkan dari demokrasi.

            Idealnya, pers harus terbebas dari kapitalisme dan politik; pers yang tidak berpihak kepada pemiilik modal, serta melanggengkan kekuasaan politik. Pers yang ideal adalah pers yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan golongan kecil yang mengatasnamakan banyak masyarakat.

            Indonesia, sebagai negara demokrasi, telah menjamin kebebasan berpendapat, termasuk memberikan ruang gerak yang bebas bagi pers untuk menjalankan fungsi dan perannya. Negara menjamin kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pers. Dalam ayat tersebut tertuliskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Indonesia telah berhasil mengakomodir kebebasan pers melalui UU. Media-media yang ada, juga telah menjamur di berbagai pelosok. Mulai dari media-media yang menguasai pasar, hingga media-media medioker yang dapat eksis di tengah ketatnya persaingan.

Pers dan MEA

            Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara telah memulai pasar bebas ASEAN. Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara sepakat untuk membentuk pasar tunggal ini. Pembentukan pasar tunggal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di mata dunia, khususnya terhadap Tiongkok dan India yang saat ini mulai mengubah peta kekuatan ekonomi dunia.

            Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Assean Economic Community (AEC) adalah istilah yang digunanakan untuk pasar bebas ini. MEA tidak hanya memudahkah arus perdagangan barang atau jasa antar negara-negara ASEAN, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. Selain jalur perdagangan yang dipermudah, pembatasan tenaga kerja asing dari dan ke negara-negara ASEAN didorong untuk dihapuskan. MEA akan menjadi gerbang masuknya tenaga asing ke Indonesia, dan tentunya akan meningkatkan persaingan.

            Jurnalis, sebagai salah satu profesi profesional juga mendapat tantangan dari MEA. Persaingan para jurnalis yang semakin ketat tak dapat dielakkan, atau bahkan persaingan media yang semakin panas mungkin juga tak terhindarkan. Dengan diberlakukannya pasar tunggal ASEAN, bukan berarti kantor cabang media asing tidak akan menjamur di Indonesia.

            Selain persaingan jurnalis dan media, pers memilki peran penting dalam MEA. Pers dapat menjadi media kontrol berjalannya MEA di negara demokrasi ini. Pers di Indonesia juga sangat dibutuhkan agar masyarakat siap untuk aktif-partisipatif dalam menghadapai MEA. Lebih jauh, pers yang objektif (terlepas dari kepentingan kapitalis dan politik) akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di negara ini. Media kontrol ini sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak terbuai dengan budaya konsumtif yang diperparah dengan MEA. Indonesia harus menjadi pemain utama di pasar bebas ini, bukan sebaliknya: menjadi pasar utama negara-negara serumpun ASEAN.